||| ||| |||
=== ===
Pekanbaru , AkuratNewsTV.com โ Ketua Umum Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Provinsi Riau, Ikram Mulya, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru agar bersikap transparan terkait dugaan kebocoran penerimaan pajak restoran serta kondisi terkini sistem tapping box yang digunakan untuk mengawasi transaksi wajib pajak.
Desakan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi PW SEMMI Riau yang diterbitkan pada Juli 2026. Dalam keterangannya, Ikram Mulya menilai masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai efektivitas pengawasan pajak daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan publik yang akuntabel.
Menurut Ikram, penerapan tapping box yang dimulai sejak 2018 seharusnya mampu menjadi instrumen pengawasan transaksi restoran secara maksimal. Namun, hingga saat ini, menurut PW SEMMI Riau, belum tersedia data resmi terbaru mengenai jumlah perangkat yang masih aktif beroperasi sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan tersebut.
PW SEMMI Riau juga mengacu pada hasil kajian akademik yang menyebutkan terdapat sekitar 1.600 restoran terdaftar di Kota Pekanbaru, namun hanya sekitar 1.000 yang tercatat aktif memenuhi kewajiban perpajakan.
Berdasarkan data itu, organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat potensi penerimaan pajak daerah yang perlu dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih efektif.
Ikram Mulya menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk mencari sensasi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami tidak sedang mencari sensasi, kami sedang menagih kejujuran fiskal. Tapping box yang mati bukan cuma alat rusak, itu simbol dari matinya kesungguhan mengawal uang rakyat,” tegas Ikram dalam siaran persnya.
Melalui pernyataan resmi tersebut, PW SEMMI Riau meminta Bapenda Kota Pekanbaru mempublikasikan jumlah serta status tapping box yang masih aktif, menjelaskan rencana pembaruan sistem pengawasan digital, mengumumkan tindak lanjut hasil inspeksi terhadap wajib pajak, melakukan audit internal terhadap petugas pengawasan, serta membuka ruang audiensi dengan PW SEMMI Riau paling lambat 14 hari kerja sejak siaran pers diterbitkan.
Ikram menambahkan, PW SEMMI Riau tetap mengedepankan pendekatan dialog dan berharap Bapenda Kota Pekanbaru memberikan tanggapan resmi atas berbagai masukan tersebut.
Apabila belum terdapat respons yang substantif, PW SEMMI Riau menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa audiensi, advokasi publik, maupun penyampaian hasil kajian kepada instansi pengawas yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bapenda Kota Pekanbaru belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait pernyataan yang disampaikan PW SEMMI Riau.
