=== ===
PEKANBARU, AkuratNewsTV.com — Pernyataan mantan Gubernur Riau Edy Natar Nasution yang meminta Kapolda Riau dan Pangdam mengambil tindakan tegas terkait kelangkaan solar bersubsidi mendapat sorotan dari Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Provinsi Riau.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau, Rabu (23/9/2026), Edy Natar meminta dibentuk satuan tugas untuk memberantas dugaan praktik mafia solar. Ia juga menyampaikan pernyataan agar Kapolda dan Pangdam diganti apabila dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Pernyataan itu diberitakan Riau Online pada 23 September 2026.
Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ihkram Mulya, menilai persoalan kelangkaan solar bersubsidi tidak semestinya dibebankan hanya kepada aparat keamanan, Hal ini disampaikan nya kepada awak media, Kamis (24/9/2026) di Pekanbaru.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM bersubsidi melibatkan berbagai pihak dan membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak terkait dalam distribusi BBM.
“Menyalahkan Kapolda dan Pangdam secara sepihak, seolah mereka satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kelangkaan solar, justru berpotensi menyederhanakan persoalan yang sebenarnya lintas kewenangan,” ujar Ihkram.
Ihkram mengatakan, kritik terhadap pemerintah maupun aparat merupakan bagian dari kontrol publik. Namun, menurut dia, kritik akan lebih konstruktif apabila disertai dengan tawaran solusi dan pemetaan kewenangan masing-masing lembaga.
“Yang kami persoalkan bukan kritiknya. Kritik terhadap pejabat publik tentu sah. Tetapi persoalan yang kompleks seharusnya dibahas secara proporsional dan tidak diarahkan kepada satu atau dua institusi saja,” katanya.
Dalam pernyataannya, Ihkram juga menyinggung perjalanan politik Edy Natar Nasution.
Secara faktual, Edy Natar sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Riau sejak 2019.
Setelah Gubernur Syamsuar mengundurkan diri, Edy kemudian dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan 2019-2024 pada 27 November 2023. Masa jabatannya berakhir pada 20 Februari 2024.
Pemerintah Provinsi Riau juga mencatat masa jabatan tersebut sebagai periode 27 November 2023 hingga 20 Februari 2024.
“Beliau memang pernah berada dalam posisi pengambil kebijakan di tingkat provinsi. Karena itu, rekam jejak dan pengalaman tersebut tentu wajar menjadi bagian dari diskusi publik ketika beliau memberikan kritik terhadap pemerintahan saat ini,” ujar Ihkram.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Riau, Edy Natar maju dalam Pilkada Kota Pekanbaru 2024 berpasangan dengan Dastrayani Bibra.
Berdasarkan hasil rekapitulasi Pilkada Pekanbaru 2024, pasangan Edy Natar–Dastrayani Bibra memperoleh 56.159 suara atau 15,93 persen dan berada di posisi ketiga dari lima pasangan calon. Pasangan Agung Nugroho–Markarius Anwar memperoleh 164.041 suara atau 46,54 persen.
Ihkram menyebut hasil pemilihan tersebut sebagai bagian dari rekam jejak politik yang menurutnya patut diperhatikan ketika seorang mantan pejabat memberikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini bukan soal menghakimi seseorang karena kalah dalam pemilu. Hasil pemilu adalah fakta demokratis yang harus dihormati.
Tetapi ketika seseorang kembali memberikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, rekam jejak politiknya tentu merupakan bagian dari konteks yang boleh dibicarakan secara terbuka,” katanya.
SEMMI Minta Kritik Disertai Solusi
Lebih lanjut, SEMMI Riau meminta seluruh pihak yang memberikan kritik terhadap persoalan kelangkaan BBM bersubsidi untuk mendorong langkah konkret.
Menurut Ihkram, persoalan antrean dan kelangkaan solar harus ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak distribusi BBM, serta lembaga terkait lainnya.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan perdebatan siapa yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah bagaimana solar tersedia secara tepat sasaran, distribusinya diawasi dan dugaan penyimpangan ditindak berdasarkan bukti,” tegasnya.
SEMMI Riau juga meminta agar kritik terhadap aparat tetap disampaikan berdasarkan data dan kewenangan masing-masing institusi.
“Kami berharap semua pihak mengedepankan data, bukti dan solusi. Jangan sampai persoalan kelangkaan BBM justru berkembang menjadi polemik politik yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat,” pungkas Ihkram.
Hingga berita ini diterbitkan, pernyataan Edy Natar Nasution mengenai kritik SEMMI Riau tersebut belum diperoleh.
AkuratNewsTV.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Edy Natar maupun pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
