=== ===
PEKANBARU— Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau menggelar Dialog Nasional bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan mahasiswa se-Riau sebagai ruang diskusi kritis untuk mengawal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat daerah, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong agar pemenuhan hak dasar masyarakat tidak berhenti pada komitmen dan wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, adil, dan berpihak pada kebutuhan rakyat. Dialog tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan persoalan daerah sekaligus mendorong perhatian dan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan.
Dialog Nasional ini menghadirkan *Sewitri, S.E., M.Sos., selaku anggota DPD RI, dan Suwandi, S.Pd., M.Pd.I., sebagai narasumber pakar* Pembahasan berfokus pada berbagai persoalan mendasar yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat, mulai dari akses dan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang layak, hingga penguatan ekonomi masyarakat daerah.
Dalam forum tersebut, pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil dan merata. Keberhasilan pembangunan, menurut perspektif yang diangkat dalam dialog ini, tidak cukup diukur melalui capaian program dan pembangunan fisik, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi yang layak.
Ketua Umum PW SEMMI Riau, *Sejaratul Ikhram Mulya*, dalam kata sambutannya menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak dasar masyarakat daerah wajib menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia menilai pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata pada pencapaian fisik atau angka pertumbuhan.
“Pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan. Hak-hak dasar masyarakat bukanlah bentuk kemurahan hati pemerintah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Kita tidak ingin pembangunan hanya terlihat megah dalam laporan, sementara masyarakat masih kesulitan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang layak, dan pelayanan publik yang adil. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tegas Sejaratul Ikhram Mulya.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebatas wacana. Menurutnya, dialog antara mahasiswa dan para pemangku kebijakan harus menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi persoalan daerah dan mendorong lahirnya solusi yang konkret serta berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Sejaratul Ikhram Mulya menyampaikan apresiasi kepada anggota DPD RI, *Sewitri, S.E., M.Sos.*, yang telah berkenan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran Sewitri menjadi kesempatan penting bagi mahasiswa untuk berdialog secara langsung dengan wakil daerah dan menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Provinsi Riau.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kak Sewitri, S.E., M.Sos., yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berdialog bersama mahasiswa. Kami memandang ruang komunikasi seperti ini sangat penting karena mahasiswa membutuhkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para wakil daerah. Harapannya, persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia,” ujarnya.
Sejaratul juga mengapresiasi keterlibatan Sewitri dalam ruang-ruang dialog mengenai persoalan daerah, khususnya di Provinsi Riau. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara wakil daerah, mahasiswa, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat partisipasi publik serta menjembatani aspirasi daerah dengan proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Ia berharap keterbukaan terhadap dialog tersebut dapat terus dipertahankan dan diperluas. Namun, ia menegaskan bahwa dialog perlu diikuti dengan tindak lanjut yang jelas agar aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi catatan dalam kegiatan, tetapi dapat diperjuangkan melalui jalur yang relevan sesuai kewenangan lembaga terkait.
Sebagai rangkaian penutup kegiatan, Dialog Nasional dilanjutkan dengan sesi *serap aspirasi mahasiswa*. Dalam sesi tersebut, sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Riau menyampaikan pandangan, kritik, dan aspirasi terkait persoalan daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Aspirasi yang disampaikan mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan akses pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta kondisi dan peluang ekonomi masyarakat. Sesi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka temui sekaligus memberikan masukan bagi upaya perbaikan kebijakan publik.
PW SEMMI Riau berharap berbagai aspirasi yang dihimpun dalam forum tersebut dapat dirangkum menjadi bahan masukan untuk disampaikan kepada pihak terkait melalui mekanisme yang tersedia. Organisasi ini juga menegaskan pentingnya komunikasi, advokasi, dan pengawasan berkelanjutan agar persoalan masyarakat daerah memperoleh perhatian yang semestinya.
Melalui Dialog Nasional ini, PW SEMMI Riau menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, independen, dan bertanggung jawab. Mahasiswa harus hadir bukan hanya sebagai peserta diskusi, melainkan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang ikut mengawal kebijakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
*“Pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang berhasil dibangun, tetapi tentang hak masyarakat yang terpenuhi, kesenjangan yang dikurangi, dan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Aspirasi masyarakat harus didengar, diperjuangkan, dan ditindaklanjuti,”* tutup Sejaratul Ikhram Mulya.
*PW SEMMI RIAU*
*Mengawal Aspirasi, Memperjuangkan Hak Dasar, dan Mendorong Pembangunan Daerah yang Berkeadilan.*
