||| ||| |||
=== ===
Program ketahanan pangan yang melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian berbagai kalangan.
Keterlibatan tersebut mendapat tanggapan beragam, mulai dari dukungan hingga munculnya sejumlah pandangan yang mempertanyakan efektivitas dan kesesuaiannya dengan tugas utama institusi kepolisian.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, sebagian pihak memandang bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat ketersediaan pangan nasional.
Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa pelaksanaan program di lapangan perlu dievaluasi secara berkala agar tidak menimbulkan kendala bagi personel yang terlibat.
Sejumlah informasi dan masukan yang berkembang di masyarakat menyebutkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kegiatan pertanian, mulai dari kebutuhan sarana pendukung hingga aspek pembiayaan dan perawatan tanaman.
Namun demikian, informasi tersebut tentu perlu dikaji dan diverifikasi sesuai fakta di lapangan.
Perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Diskusi mengenai efektivitas sebuah program bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan yang ingin dicapai, melainkan bagian dari proses pengawasan dan evaluasi agar pelaksanaannya dapat berjalan semakin baik.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana memastikan program ketahanan pangan dapat berjalan optimal tanpa mengurangi fokus institusi terhadap tugas dan tanggung jawab utamanya.
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu memerlukan kajian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, masyarakat, dan institusi terkait.
Pada dasarnya, upaya memperkuat ketahanan pangan merupakan tujuan yang penting bagi bangsa.
Oleh karena itu, setiap masukan, kritik, maupun dukungan hendaknya dipandang sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawal kebijakan negara agar berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Opini ini disampaikan sebagai bagian dari ruang diskusi publik yang sehat, dengan harapan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bersama dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional.
Penulis : Coky Roganda Manurung,SH,MH
Editor : SUROYO
