=== ===
PEKANBARU, AkuratNewsTV.Com. — Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau menyoroti kembali memburuknya kondisi kabut asap di Riau. Situasi ini harus menjadi evaluasi serius bagi Forkopimda Riau agar penanganan karhutla tidak bergantung pada figur, tetapi berjalan sebagai sistem yang kuat dan berkelanjutan.
Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ihkram Mulya, mengapresiasi pendekatan Green Policing yang dikembangkan Komjen Pol Dr. Herry Heryawan selama bertugas di Riau, Rabu (7/9/2026)
“Green Policing menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari deteksi dini, pemetaan risiko, respons cepat, penegakan hukum berbasis data hingga pemulihan lingkungan. Gagasan tersebut harus dilanjutkan dan dilembagakan, bukan berhenti bersama pergantian pimpinan.”
Menurut SEMMI Riau, meskipun asap yang menyelimuti Riau saat ini disebut berasal dari wilayah lain, kondisi tersebut justru menunjukkan pentingnya koordinasi lintas provinsi.
“Asap tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, Riau membutuhkan koordinasi yang kuat dengan Jambi, Sumatera Selatan, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai pergantian pimpinan mengurangi kecepatan respons.”
SEMMI Riau mendesak Forkopimda untuk segera:
1. Menggelar rakor khusus penanganan kabut asap dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, BMKG, akademisi, dan pihak terkait.
2. Melembagakan Green Policing dalam SOP dan mekanisme kerja lintas instansi.
3. Memperkuat koordinasi lintas provinsi dalam menghadapi asap kiriman dan sumber karhutla.
4. Menjamin perlindungan masyarakat, termasuk masker, layanan kesehatan, posko, serta keterbukaan data kualitas udara.
Ihkram menegaskan bahwa SEMMI Riau tidak sedang mempertentangkan figur, tetapi mendorong kesinambungan kebijakan.
“Figur boleh berganti, tetapi sistem tidak boleh berhenti. Kalau pendekatan yang baik hanya berjalan ketika dipimpin satu figur, maka tugas kita sekarang adalah memastikan pendekatan tersebut menjadi sistem yang melembaga.”
PW SEMMI Riau menempatkan diri sebagai mitra kritis-konstruktif pemerintah dan meminta Forkopimda memastikan penanganan karhutla tetap konsisten, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
