||| ||| |||
=== ===
ROKAN HILIR — Sosialisasi sekaligus mediasi terkait pro dan kontra proyek pemasangan pipa saluran migas Mentri ESDM dalam program PIPE LAND PROJECT Pipa Transmisi Gas dari Belawan ke Terminal di Duri yang dikerjakan pihak KSO/kontraktor berlangsung di Aula Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Selasa, 19 Mei 2026.
Proyek tersebut merupakan pekerjaan yang diperoleh dari Kementerian ESDM dan dilaksanakan oleh KSO (Kerja Sama Operasional)/joint operational/konsorsium yang terdiri dari empat perusahaan, yakni PT Rabana, PT Abipraya, PT SBS, dan PT Singgar. Sementara pekerjaan lapangan dikerjakan oleh subkontraktor PT BRE.
Pertemuan itu dihadiri Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, Danramil 03 Bagan Sinembah Kapten Khairul, Camat Balai Jaya, Penghulu Pasir Putih Arien, Humas KSO Takdir Jafar, serta masyarakat setempat.
Dalam mediasi tersebut, warga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan keberatan terkait dampak pemasangan pipa migas terhadap tanaman milik warga maupun tempat usaha yang berada di jalur proyek.
Sejumlah masyarakat mengenai kerahiman, pendataan tanaman terdampak, serta pemulihan kondisi lahan setelah pekerjaan selesai dilakukan.
Baca Juga:
Polsek Pujud Cek Perkembangan Program Ketahanan Pangan Penanaman Jagung di Tanjung Medan
Humas KSO, Takdir Jafar, mengatakan pihaknya akan melakukan pengembalian kondisi terhadap lahan yang terdampak pekerjaan pemasangan pipa. Adapun tanaman tumbuh milik warga yang terkena proyek akan didata terlebih dahulu untuk selanjutnya diajukan ke pihak pusat.
“Lahan yang terkena pemasangan pipa nantinya akan dilakukan pengembalian kondisi. Untuk tanaman masyarakat juga akan didata terlebih dahulu dan kemudian disampaikan ke pusat, karena ini merupakan proyek pemerintah melalui Kementerian ESDM,” kata Takdir Jafar.
Pernyataan itu diperkuat oleh manajemen konstruksi (MK), Samsul. Ia menyebut proyek pemasangan pipa tersebut merupakan bagian dari proyek nasional yang harus didukung bersama.
“Jalur pipa yang digunakan merupakan lahan milik negara. Bagi warga yang terdampak, tidak ada penggantian lahan, namun bangunan maupun tanaman yang terdampak akan didata, setelah itu kemudian untuk realisasi kerahiman sesuai regulasi daerah / peraturan Bupati (perbub),” ujar Samsul.
Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala meminta seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengedepankan komunikasi dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Kami berharap masyarakat dan pihak perusahaan dapat menjaga komunikasi dengan baik agar pelaksanaan proyek berjalan aman dan tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.
Lainnya:
Polda Riau Komitmen Perang Lawan Narkoba, 557 Tersangka Diamankan dalam Operasi Antik LK 2026
Sementara itu, Danramil 03 Bagan Sinembah Kapten Khairul menilai dialog terbuka penting dilakukan agar masyarakat memperoleh penjelasan secara langsung terkait pelaksanaan proyek.
“Semua aspirasi masyarakat harus didengar. Dengan adanya mediasi ini diharapkan ada solusi yang bisa diterima bersama,” katanya.
Penghulu Pasir Putih, Arien, mengatakan pemerintah kepenghuluan berupaya memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pihak pelaksana proyek agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara musyawarah.
“Kami berharap apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak perusahaan sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” ujar Arien.
Baca Juga:
Kasat Polairud Rohil Ajak Instansi Bersinergi Sukseskan Program Jalur Kapolda Riau
Salah seorang warga yang hadir dalam mediasi berharap adanya keterbukaan informasi terkait tahapan pekerjaan proyek dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi masyarakat juga ingin ada kepastian dan perhatian terhadap lahan maupun usaha kami yang terdampak,” kata warga tersebut.
(Red)
