=== ===
ROKAN HILIR โ Komandan Kodim (Dandim) 0321/Rokan Hilir Letkol Inf. M. Ricky P.P.P.A.G.A., S.Hub.Int., M.H.I., mengikuti rapat koordinasi pemerintah daerah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Command Center Kabupaten Rokan Hilir, Lantai 7 Kantor Bupati Rokan Hilir, Senin, 7 September 2026.
Rapat yang berlangsung melalui konferensi video sejak pukul 10.00 hingga 11.55 WIB itu membahas penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pertemuan tersebut diikuti Asisten I Setda Rokan Hilir Rahmatul Zamri, S.Sos., yang mewakili Bupati Rokan Hilir, Kepala BPBD Rohil yang diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Juli Destino, S.E., M.Si., serta perwakilan BPKAD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kabag Tapen Rohil.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menekankan tiga hal dalam menghadapi ancaman karhutla. Pertama, kewaspadaan terhadap kondisi El Niรฑo belum boleh diturunkan. Kedua, setiap bidang lahan harus memiliki penanggung jawab yang jelas. Ketiga, ketentuan yang berlaku harus diikuti dengan penegakan secara konsisten.
Dandim 0321/Rohil mengatakan pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan aparat. Pemegang hak serta perizinan atas lahan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan wilayah yang dikelolanya berada dalam kondisi aman dan terpantau.
โIntinya, setiap lahan harus jelas siapa penanggung jawabnya. Pemegang HGU maupun PBPH harus benar-benar memastikan lahannya terpantau dan memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi karhutla,โ kata Ricky.
Menurut dia, upaya pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran terjadi. Pemantauan kawasan rawan, patroli, kesiapan personel dan peralatan pemadaman, serta ketersediaan sumber air menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan.
โKita tidak boleh menunggu sampai terjadi kebakaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui pemantauan, patroli, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi yang cepat apabila ditemukan titik api atau potensi kebakaran,โ ujarnya.
Ricky juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Menurut dia, penanganan karhutla membutuhkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor, terutama ketika ditemukan indikasi kebakaran di wilayah yang memiliki potensi kerawanan.
Ia menyatakan TNI siap mendukung pemerintah daerah dan unsur terkait dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla. Namun, tanggung jawab utama pengelolaan dan pengawasan lahan tetap harus dijalankan oleh pihak yang memiliki hak atau izin atas lahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Rakor tersebut diharapkan mendorong seluruh pemegang HGU dan PBPH di Rokan Hilir meningkatkan kesiapsiagaan serta memastikan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya terus dipantau. Langkah pencegahan sejak dini dinilai penting untuk menekan risiko meluasnya karhutla.
___
