||| ||| |||
=== ===
PEKANBARU – KepalaLembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, mengikuti kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Riau sebagai wujud keseriusan dan kesamaan langkah dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penandatanganan komitmen tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, dan diikuti seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Riau sebagai simbol tekad bersama dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca Juga: Polda Riau Gelar Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026, Libatkan 1.126 Personel
Dalam rangkaian kegiatan itu, turut dilaksanakan sesi penguatan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip integritas di lingkungan kerja pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen terhadap integritas, profesionalisme, serta peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
“Penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat bagi seluruh jajaran untuk konsisten menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan integritas,” ujar Efendi.
Lainnya: Wakapolda Riau Tegaskan Larangan Premanisme dan Perampasan Kendaraan di Jalan
Ia menambahkan, kegiatan tersebut sejalan dengan core value Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yaitu IMIPAS PRIMA — Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel — yang menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Melalui komitmen bersama ini, diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik petugas pemasyarakatan, warga binaan, maupun masyarakat luas, melalui pelayanan yang semakin transparan, adil, humanis, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.
Editor: Wagiran
_
